Nextgenindonesia.id – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur harus menjadi bahan evaluasi besar bagi sektor transportasi nasional. Pernyataan itu disampaikan setelah mendapat sorotan dari Komisi V DPR RI dalam rapat kerja terkait insiden maut yang menewaskan sejumlah penumpang.
Menurut Dudy, setiap kecelakaan transportasi wajib dijadikan pembelajaran agar sistem keselamatan dapat diperbaiki dan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Menhub Tegaskan Terbuka terhadap Kritik dan Masukan
Pemerintah Siap Lakukan Perbaikan Sistem
Dalam keterangannya di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026), Menhub menyatakan pihaknya menerima seluruh kritik, saran, dan evaluasi dari masyarakat maupun parlemen.
Ia menilai berbagai masukan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transportasi kereta api di Indonesia.
Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait disebut akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem operasional perkeretaapian pasca kecelakaan di Bekasi Timur.
Komisi V DPR Soroti Sistem Pengendalian Kereta Api
DPR Pertanyakan Mitigasi dan Pengawasan Operasional
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan bagaimana kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL bisa terjadi.
Menurutnya, publik menaruh perhatian besar terhadap kemampuan sistem pengendalian kereta api, termasuk mekanisme pengawasan perjalanan kereta dan mitigasi saat terjadi gangguan operasional.
Lasarus menilai keberadaan banyak perlintasan sebidang, terutama yang tidak dijaga, masih menjadi potensi risiko serius terhadap keselamatan perjalanan kereta api di Indonesia.
DPR Minta Evaluasi Sistem Gapeka dan Kendali Operasi
Jadwal Perjalanan Kereta Dinilai Harus Bisa Cegah Tabrakan
Komisi V DPR juga menyoroti sistem Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang seharusnya mampu memantau posisi dan jarak antarkereta secara detail.
Lasarus mempertanyakan apakah sistem pengaturan waktu antarperjalanan kereta yang selama ini diterapkan sudah cukup efektif untuk mencegah tabrakan ketika terjadi situasi darurat di jalur rel.
Ia menekankan bahwa pemerintah dan operator kereta perlu memastikan sistem pengendalian mampu bekerja cepat untuk menghindari kecelakaan serupa.
DPR Minta Penanganan Transparan demi Penghormatan kepada Korban
Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas Utama
Selain evaluasi teknis, DPR juga meminta pemerintah bersikap terbuka terkait penyebab kecelakaan. Lasarus menilai kejujuran dalam pengungkapan fakta penting sebagai bentuk tanggung jawab kepada korban dan keluarga yang terdampak.
Ia mengingatkan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dan pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri pihak PT Kereta Api Indonesia dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk membahas langkah evaluasi dan peningkatan keamanan transportasi kereta api nasional.
