Nextgenindonesia.id – Pemerintah Iran menegaskan bahwa program rudal nasional tidak akan dibahas dalam perundingan apa pun dengan Amerika Serikat (AS). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di tengah upaya kedua negara melanjutkan dialog yang sempat terhenti.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan rencana menggelar putaran negosiasi lanjutan pekan depan, menyusul pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS yang dimediasi Oman di Muscat.
Menlu Iran: Rudal adalah Isu Pertahanan
Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Sabtu, 7 Februari 2026, Araghchi menekankan bahwa kemampuan rudal Iran menyangkut kedaulatan dan pertahanan negara, sehingga tidak dapat dijadikan bahan tawar-menawar.
Iran Peringatkan AS Soal Serangan Militer
Araghchi juga mengeluarkan peringatan keras bahwa Teheran akan membalas dengan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Iran menjadi sasaran serangan.
Meski begitu, ia menilai pembicaraan yang berlangsung pada Jumat, 6 Februari 2026, sebagai langkah awal yang positif, walaupun masih dilakukan secara tidak langsung.
“Ada peluang untuk membangun komunikasi, bahkan sekadar berjabat tangan, tetapi membangun kepercayaan tetap membutuhkan proses panjang,” ujarnya.
AS Dinilai Berada di Posisi Menekan
Pakar: Kesepakatan Sulit Terwujud
Pakar kebijakan luar negeri AS dari Universitas Kuwait, Abdullah al-Shayji, menyebut peluang tercapainya kesepakatan baru masih terbuka, namun penuh tantangan.
Menurutnya, AS kini berada dalam posisi tawar yang lebih kuat, diperkuat oleh dorongan Israel untuk menekan Iran, terutama setelah gelombang demonstrasi yang terjadi di Iran sejak akhir tahun lalu.
“Washington melihat ini sebagai momen untuk memaksakan konsesi, tetapi optimisme tetap rendah,” ujar al-Shayji.
AS Tetap Tekan Iran Lewat Sanksi
Tarif dan Pembatasan Ekspor Minyak
Di tengah pernyataan positif soal dialog, Presiden Trump justru menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang masih menjalin bisnis dengan Iran.
Selain itu, AS juga menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan dan kapal pengangkut yang dituding membantu ekspor minyak Iran.
Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), lebih dari seperempat perdagangan Iran dilakukan dengan China, dengan nilai impor mencapai USD 18 miliar dan ekspor sekitar USD 14,5 miliar pada 2024.
Iran Tegaskan Hak Pengayaan Nuklir
Siap Beri Jaminan Lewat Diplomasi
Araghchi menegaskan bahwa pengayaan nuklir merupakan hak Iran yang tidak dapat dicabut. Namun, Teheran tetap membuka diri untuk kesepakatan yang memberikan jaminan internasional terkait program nuklirnya.
Ia menekankan bahwa isu nuklir hanya bisa diselesaikan melalui jalur diplomasi, bukan tekanan atau ancaman.
AS dan Israel Dorong Agenda Lebih Luas
AS, dengan dukungan Israel, dilaporkan ingin memperluas pembahasan negosiasi agar mencakup rudal balistik Iran serta dukungan Teheran terhadap kelompok bersenjata di kawasan.
Iran Tolak Perluasan Negosiasi
Iran secara konsisten menolak perluasan agenda tersebut dan menegaskan bahwa perundingan hanya boleh berfokus pada isu nuklir.
“Masyarakat Iran sangat menentang konsesi apa pun, dan sikap keras juga datang dari pihak AS,” kata al-Shayji.
Ketegangan Militer Masih Membayangi
Perundingan terbaru ini menjadi yang pertama sejak dialog nuklir runtuh tahun lalu, setelah serangan besar Israel terhadap Iran yang memicu konflik bersenjata selama 12 hari.
Sebagai bagian dari tekanan militer, Trump mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah. Utusan khusus AS Steve Witkoff dan penasihat presiden Jared Kushner bahkan mengunjungi kapal induk tersebut di Laut Arab.
Iran Harap AS Hentikan Ancaman
Meski tekanan terus berlanjut, Araghchi berharap Washington menahan diri dari pendekatan konfrontatif.
Ia menilai bahwa ancaman militer dan tekanan ekonomi hanya akan memperumit upaya dialog, bukan mendekatkan kedua pihak pada solusi.
“Perundingan hanya bisa berlanjut jika dilakukan tanpa intimidasi dan tekanan,” pungkas Araghchi.
