Nextgenindonesia.id – Dua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur melaporkan dugaan tekanan dan intimidasi kepada Badan Gizi Nasional. Laporan ini berkaitan dengan pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa kedua kepala SPPG tersebut datang langsung untuk meminta perlindungan atas kondisi yang mereka alami.
Pengakuan Ditekan oleh Pihak Yayasan
Kedua kepala SPPG, yakni Rizal Zulfikar Fikri dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, menyampaikan adanya tekanan dari pihak yayasan yang menaungi dapur tersebut.
Klaim Pemilik Sebagai Cucu Menteri
Mereka mengaku kerap diintimidasi oleh pihak yang mengaku sebagai cucu seorang menteri. Ancaman yang diterima disebut berupa tekanan hukum, seperti ancaman pelaporan ke polisi atau penggunaan jasa pengacara jika tidak mengikuti arahan yayasan.
Anggaran Diduga Dipangkas
Selain tekanan, ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bahan makanan. Dari alokasi Rp10.000 per porsi yang ditetapkan, disebut hanya digunakan sekitar Rp6.500.
Kondisi ini membuat pengelola lapangan harus menutupi kekurangan biaya menggunakan uang pribadi demi menjaga kualitas makanan bagi para penerima manfaat.
BGN Ambil Tindakan Tegas
Menindaklanjuti laporan tersebut, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dua SPPG di wilayah Ponorogo.
Klarifikasi dari Menteri Terkait
Setelah dilakukan penelusuran, pihak menteri yang namanya dikaitkan dalam kasus ini membantah memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang mengaku sebagai cucunya. Bahkan, menteri tersebut mendukung penutupan dapur yang bermasalah.
Temuan Mengejutkan Saat Inspeksi
BGN kemudian melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kondisi di lapangan.
Fasilitas Dapur Tidak Layak
Tim yang dipimpin Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro menemukan berbagai pelanggaran standar operasional. Kondisi dapur dilaporkan tidak higienis, dengan lantai rusak, dinding berjamur, serta ruang kerja yang tidak memenuhi syarat.
Selain itu, fasilitas penting seperti ruang istirahat dan penyimpanan juga tidak tersedia secara layak.
Sistem Limbah Bermasalah
Sistem pengolahan limbah dinilai tidak memadai. Instalasi yang digunakan sangat sederhana dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serta lingkungan.
Pengelola Gunakan Dana Pribadi
Dalam upaya mempertahankan operasional, kedua kepala SPPG disebut harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki fasilitas, termasuk pembangunan instalasi pengolahan limbah.
Namun, pihak yayasan disebut tidak memberikan dukungan tambahan untuk perbaikan sarana.
Dapur Dipastikan Ditutup
Melihat berbagai pelanggaran yang ditemukan, pihak BGN menilai dapur tersebut tidak layak untuk dilanjutkan operasionalnya.
Evaluasi Program MBG
Kasus ini menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran.
Pemerintah diharapkan dapat memperketat pengawasan agar program pemenuhan gizi bagi masyarakat berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.
