Nextgenindonesia.id – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayahnya harus dilakukan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen mengawasi seluruh tahapan penerimaan siswa baru agar berjalan sesuai aturan.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri agenda di Tangerang pada Selasa, 26 Mei 2026.
Tidak Boleh Ada Intervensi dalam SPMB
Menurut Andra Soni, proses seleksi peserta didik baru harus terbebas dari kepentingan pihak tertentu. Ia mengingatkan bahwa setiap tahun selalu ada oknum yang mencoba mempengaruhi hasil penerimaan siswa dengan berbagai cara.
Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga integritas selama pelaksanaan SPMB berlangsung agar hak siswa mendapatkan pendidikan tetap terlindungi.
Pemprov Banten Fokus pada Pemerataan Akses Pendidikan
Andra Soni menegaskan pemerintah daerah saat ini sedang berupaya memastikan seluruh anak di Banten memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Hak Pendidikan Harus Dirasa Seluruh Anak Banten
Ia menilai akses pendidikan merupakan hak dasar yang harus diterima semua masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan SPMB harus dilakukan secara terbuka dan tidak merugikan calon peserta didik lain.
Pemerintah Provinsi Banten juga terus berupaya memperluas akses pendidikan di tengah keterbatasan jumlah sekolah negeri yang tersedia.
Program Sekolah Gratis Jadi Solusi Tambahan
Dalam keterangannya, Andra Soni mengakui kapasitas sekolah negeri di Banten masih belum mampu menampung seluruh lulusan tingkat sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Banten mengoptimalkan Program Sekolah Gratis.
Program Sekolah Gratis Diharapkan Bantu Daya Tampung
Program tersebut menjadi salah satu alternatif untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan lanjutan, khususnya bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Pemerintah berharap kebijakan itu dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten.
Dinas Pendidikan dan KCD Diminta Awasi Ketat SPMB
Andra Soni juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) melakukan pengawasan maksimal selama proses penerimaan murid baru berlangsung.
Evaluasi dan Koordinasi Harus Dilakukan Secara Berkala
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan evaluasi di setiap tahapan agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar, adil, serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, tanggung jawab memberikan akses pendidikan yang merata tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait.
