Nextgenindonesia.id – Gabungan sekitar 40 organisasi kemasyarakatan berbasis Islam melaporkan sejumlah tokoh publik ke Bareskrim Polri. Mereka yang dilaporkan antara lain Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran potongan video ceramah Jusuf Kalla yang disampaikan di masjid Universitas Gadjah Mada. Pihak pelapor menyatakan laporan telah diterima kepolisian dengan nomor registrasi resmi tertanggal 4 Mei 2026.
Alasan Pelaporan
Perwakilan tim kuasa hukum menyampaikan bahwa langkah hukum ini diambil untuk mencegah potensi konflik sosial dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. Mereka menilai polemik yang muncul di masyarakat sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.
Dugaan Penyebaran Video Tidak Utuh
Dalam penjelasannya, pihak pelapor mengungkap bahwa konten yang diunggah oleh para terlapor diduga merupakan potongan video yang tidak lengkap, sehingga memunculkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.
Kronologi Unggahan Konten
Disebutkan bahwa Ade Armando mengunggah video tersebut melalui platform media pada awal April 2026. Selanjutnya, unggahan serupa dilakukan oleh Permadi Arya dan Grace Natalie di akun media sosial masing-masing dalam beberapa hari berikutnya.
Menurut pelapor, narasi yang menyertai video tersebut dianggap menggiring opini publik seolah-olah Jusuf Kalla membahas ajaran agama tertentu secara spesifik. Padahal, jika dilihat secara utuh, ceramah tersebut berisi penjelasan terkait kesalahpahaman konsep tertentu dalam masyarakat.
Dinilai Picu Kegaduhan Publik
Perwakilan dari lembaga bantuan hukum yang turut terlibat menilai penyebaran konten tersebut berpotensi memicu keresahan dan perdebatan sensitif di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.
Bukti dan Pasal yang Dikenakan
Dalam laporan tersebut, pelapor juga menyerahkan barang bukti berupa dokumen dan file digital kepada penyidik. Selain itu, mereka telah menyiapkan saksi serta ahli untuk mendukung proses hukum.
Ketiga terlapor dilaporkan atas dugaan pelanggaran terkait penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur provokasi dan penghasutan. Pasal yang disangkakan mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru.
Proses Hukum Masih Berjalan
Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penanganan oleh aparat kepolisian. Pihak pelapor berharap proses hukum dapat berjalan objektif dan memberikan kejelasan atas polemik yang berkembang di masyarakat.
