Nextgenindonesia.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah mempercepat pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penyaluran hibah antardaerah guna mendukung proses pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Tito, dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat harus segera dimanfaatkan agar proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat tidak tertunda akibat persoalan administrasi.
TKD Jadi Instrumen Penting Percepatan Pemulihan Pascabencana
Pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
Perkuat Fiskal Daerah dan Pemulihan Infrastruktur
Dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal dalam memperbaiki layanan publik, membangun kembali infrastruktur yang rusak, serta menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Tito menjelaskan, pemanfaatan TKD dapat dilakukan lebih cepat sembari menunggu pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi permanen yang telah direncanakan dalam Rencana Induk Pascabencana Sumatera.
Hibah Antardaerah Diharapkan Percepat Bantuan untuk Wilayah Terdampak
Sebagian dana TKD disalurkan melalui skema hibah antardaerah sebagai bentuk dukungan fiskal antarwilayah. Mekanisme ini dirancang untuk membantu daerah yang mengalami dampak bencana lebih besar namun memperoleh alokasi anggaran yang lebih terbatas.
Aceh Jadi Salah Satu Fokus Dukungan
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah yang menerima alokasi TKD lebih besar dapat menyalurkan sebagian dana melalui hibah kepada daerah lain yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam proses pemulihan.
Aceh menjadi salah satu wilayah yang memperoleh perhatian khusus karena tingkat kerusakan akibat bencana hidrometeorologi dinilai cukup signifikan dibanding daerah lainnya.
Tito Soroti Lambannya Proses Administrasi Hibah
Meski dukungan anggaran telah tersedia, Tito menilai pelaksanaan hibah antardaerah masih berjalan lambat karena sejumlah kendala birokrasi.
Perkada dan Proposal Hibah Belum Rampung
Di pihak pemerintah daerah pemberi hibah, hambatan utama berasal dari proses penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait bantuan keuangan yang belum selesai.
Sementara itu, beberapa daerah penerima hibah juga belum menyelesaikan proposal yang menjadi syarat utama penyaluran dana bantuan tersebut.
Tito menegaskan bahwa proses administrasi yang berlarut-larut berpotensi menghambat percepatan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Pemerintah Libatkan Kemenkum untuk Percepat Harmonisasi Aturan
Guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif, Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Kakanwil Kemenkum Dilibatkan
Melalui koordinasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah terdampak diharapkan dapat membantu proses harmonisasi regulasi daerah, khususnya terkait penerbitan Perkada yang menjadi dasar penyaluran hibah.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi bantuan sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Daerah Penghambat Hibah Berpotensi Kena Evaluasi
Tito juga mengingatkan agar daerah yang telah menerima alokasi TKD besar tidak menunda penyaluran hibah kepada daerah lain yang lebih membutuhkan.
Alokasi TKD Bisa Dikurangi
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah membuka kemungkinan melakukan evaluasi terhadap daerah yang dianggap tidak menjalankan komitmen penyaluran hibah sesuai kesepakatan.
Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah pengurangan alokasi Transfer ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya bagi daerah yang dinilai menghambat proses bantuan. Dana tersebut nantinya dapat dialihkan kepada daerah penerima hibah yang membutuhkan dukungan lebih besar.
Percepatan Pemulihan Jadi Prioritas Utama
Tito menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terdampak tidak bisa menunggu proses birokrasi yang terlalu panjang.
Dengan optimalisasi TKD dan percepatan hibah antardaerah, pemerintah berharap rehabilitasi infrastruktur, layanan publik, serta pemulihan ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
